Sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun1999 yang diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerahdan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikankesempatan yang lebih luas kepada daerah provinsi, kabupaten dan pemerintahankota untuk menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahannya sendiri, sertamenggali dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam rangka pelayananterhadap masyarakat dan percepatan pembangunan.Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi denganUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Melalui otonomi diharapkan daerah menjadi lebihmandiri untuk menentukan seluruh kegiatannya, serta mampu memainkan perannyadalam membuka peluang memajukan daerah dan melakukan identifikasi potensisumber-sumber pendapatannya (Widjaja, 2002).Tujuan otonomi daerah berdasarkan  Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saingdaerah. Peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah akan menarik perhatianinvestor untuk melakukan investasi di daerah, sehingga dapat memacu pertumbuhanekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mardiasmo (2002) menyatakan tujuanutama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik,memajukan kesejahteraan masyarakat, pengembangan hidup demokrasi, keadilan danpemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerahdalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yaitu diterapkannyadesentralisasi.

Terbentuknya daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnyaasas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri. BerdasarkanUU Nomor 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahanoleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan otonomi daerah. Selaras dengantuntutan tersebut, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada setiapdaerah untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar daerah tidakselalu bergantung kepada pemerintah pusat.  Namun, apabila pemerintah daerah menjalankantugas dan fungsinya dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik,maka pemerintah daerah juga perlu mendapat dukungan sumber keuangan yangberasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah,dan lain-lain pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri secarafinansial. Mardiasmo (2002) menjelaskan otonomi daerah dan desentralisasi fiskalakan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yangmemadai oleh daerah otonom. Oates (1995) memaparkan alasan mengapa pemerintahdaerah harus mengurangi ketergantungan yaitu, pertama transfer pusat biasanyadisertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifatkompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaanlokal, kedua ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokaluntuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien. Dalam hal ini, pemerintah daerahdiharapkan mampu menggali potensi-potensi keuangan daerah, khususnya melaluiPendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002).

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Potensi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah harusselaras dalam koridor semangat terwujudnya goodgovernance. Dalam rangka upaya mewujudkan good governance dikeluarkan paket Undang-Undang keuangan negarayang mengatur pengelolaan keuangan Negara baik pada tingkat pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. TerbitnyaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsipakuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuanganpemerintah. Hal ini yang mendasari tiap pemerintah daerah wajib dalam menyelenggarakanpengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporankeuangan setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, LaporanArus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporankeuangan perusahaan Negara dan badan lainnya. Peraturan Pemerintah (PP) No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka KonseptualAkuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par.

35-40) menjelaskan bahwa agarlaporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitaslaporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapatdipahami.  Diketahui juga bahwa adabanyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan  keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintahdaerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasitersebut harus bermanfaat bagi para pemakai (Mustafa et al 2010). Serta,dari laporan inilah dapat dilihat kemandirian keuangan pemerintah daerahbeserta kinerja pemerintah daerah sehingga dapat diketahui apakah pemerintahtelah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum.Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yangmemiliki peran penting dan strategis bagi perkembangan kawasan timur Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Fattah dan Irman (2012) yang menganalisisketergantungan fiskal pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada eraotonomi daerah Tahun 2001-2008 menunjukkan hasil analisis kinerja/kemampuangankeuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah atau dapatdikatakan ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatanterhadap Pemerintah Pusat masih tinggi. Selama kurun waktu delapan tahun mulaitahun 2008-2016 memperoleh pertumbuhan pendapatan daerah dua kali lipat, yaknisebesar Rp 2.124.090.149.

339 pada tahun 2008 menjadi Rp 7.162.588.691.183 padatahun 2016 (Bapenda). Meningkatnya pendapatan daerah yang diperoleh ProvinsiSulawesi Selatan ini didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yangmemberikan kontribusi rata-rata sebesar 55.

24%, sedangkan untuk Tahun 2016kontribusi PAD sebesar 48%. PAD menjadi indikator utama kemandirian kemampuankeuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan membiayai pelaksanaankekuasaan atau kewenangan yang dimiliki.